Menuju Implementasi SIMPEG-AGW, Kemenag Barito Utara Perkuat Validasi Data dan Perencanaan Anggaran 2027

Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Sony Anwari Husni, bersama tim mengikuti kegiatan Pendampingan Penyusunan Usulan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027 dan Persiapan Implementasi Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5 dengan Aplikasi Gaji Web (AGW) yang diselenggarakan di Aula H. Imron Yusuf, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, H. Muhammad Yusi Abdhian, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Amruddin, serta diikuti oleh pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pelaksana pengelola kepegawaian maupun keuangan dari seluruh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Forum strategis ini bertujuan memberikan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam menyusun usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sekaligus mempersiapkan implementasi interkoneksi antara SIMPEG 5 dan Aplikasi Gaji Web (AGW). Implementasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian dan pengelolaan belanja pegawai yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa implementasi interkoneksi SIMPEG 5 dan AGW merupakan bagian dari transformasi digital yang harus mendapat perhatian serius seluruh ASN. Mulai 1 Agustus 2026, proses pembayaran gaji, tunjangan kinerja, hingga berbagai tunjangan lainnya akan mengacu sepenuhnya pada data kepegawaian yang tersimpan di SIMPEG 5 sebagai single source of truth atau satu-satunya sumber data resmi kepegawaian.

Melalui sistem tersebut, validitas data menjadi faktor utama dalam menjamin kelancaran pembayaran hak-hak ASN. Tidak hanya Nomor Induk Pegawai (NIP), terdapat sedikitnya lima komponen penting yang wajib dipastikan kesesuaiannya, yakni data tunjangan keluarga, jabatan beserta nominal tunjangan jabatan, pangkat dan masa kerja sejak CPNS, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), serta status pernikahan berikut jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Dengan penerapan interkoneksi ini, proses pengelolaan data antara unit kepegawaian dan unit keuangan akan dilakukan secara terintegrasi sehingga tidak lagi terjadi penginputan data secara ganda. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat akurasi data, serta meminimalkan potensi terjadinya pagu minus dalam pengelolaan belanja pegawai.

Selain membahas implementasi interkoneksi SIMPEG dan AGW, kegiatan juga diisi dengan pendampingan teknis penyusunan usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027. Para peserta diberikan arahan mengenai mekanisme penyusunan anggaran yang efektif, sinkronisasi kebutuhan program dan kegiatan, serta strategi penyusunan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan dan kebijakan Kementerian Agama.

Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Barito Utara, Sony Anwari Husni, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan Kankemenag Barito Utara dalam menghadapi implementasi sistem yang terintegrasi sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.

"Interkoneksi SIMPEG dan AGW menuntut seluruh satuan kerja untuk lebih cermat dalam melakukan validasi data kepegawaian. Data yang akurat menjadi dasar utama dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Oleh karena itu, kami akan segera melakukan tindak lanjut melalui pengecekan dan pembaruan data agar seluruh informasi kepegawaian benar-benar valid dan sesuai kondisi riil," ujar Sony.

Ia juga menambahkan bahwa hasil pendampingan penyusunan usulan pagu anggaran akan menjadi acuan bagi Kankemenag Barito Utara dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun 2027 secara lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Melalui keikutsertaan pada kegiatan ini, Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital di bidang kepegawaian sekaligus memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran yang transparan, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.