Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara (Kankemenag Barut) H. Arbaja, S.Ag., M.A.P. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan dalam menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara dan dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, pejabat instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kankemenag Barut hadir didampingi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Supian, S.E. Selain mengikuti rangkaian agenda rapat, Supian juga mendapat amanah untuk membacakan doa pada kegiatan tersebut.

Rapat paripurna diawali dengan rangkaian pembukaan dan penyampaian pengantar sidang sebelum peserta mengikuti agenda utama, yakni mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kembali amanah yang diembannya sejak mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden juga menyampaikan berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk sejumlah persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Presiden menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan amanah rakyat dan menghadirkan penyelesaian nyata terhadap berbagai persoalan nasional.

Salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pidato tersebut adalah kemandirian pangan nasional. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat sektor pertanian melalui pembenahan tata kelola pupuk, peningkatan ketersediaan pupuk bagi petani, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi para petani.

Menurut Presiden, kemandirian pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi melalui kemampuan produksi dalam negeri. Presiden juga memberikan apresiasi kepada para petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI dan Polri, koperasi, serta BUMN pangan yang turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain sektor pangan, Presiden menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Konflik geopolitik, perang dagang, serta gangguan rantai pasok dunia menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan memperkuat kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.

Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Lebih dari itu, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, tegas Presiden, harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah.

Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi dituntut bekerja secara efisien, tidak berbelit-belit, serta tidak menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Negara, menurut Presiden, harus hadir untuk memudahkan rakyat, bukan justru mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Pesan tersebut menjadi penting bagi seluruh aparatur pemerintah, termasuk jajaran Kementerian Agama, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, serta memastikan setiap kebijakan dan layanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Presiden juga menyampaikan sejumlah capaian lainnya, antara lain pembangunan sektor perikanan melalui Kampung Nelayan Merah Putih, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan sektor energi, hilirisasi, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengikuti pidato kenegaraan tersebut, Kepala Kankemenag Barut H. Arbaja menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, jajaran Kementerian Agama di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, pembinaan kehidupan beragama, penguatan kerukunan umat beragama, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pelayanan yang baik, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang disampaikan Presiden menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar H. Arbaja.

Ia menambahkan bahwa semangat membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah, termasuk di Kabupaten Barito Utara.

Rapat paripurna tersebut kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian agenda selesai dilaksanakan. Kehadiran jajaran Kankemenag Barut dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Barito Utara.

Momentum mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI diharapkan dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.