Dasar Hukum Penyelenggaraan
Landasan hukum konstitusional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan resmi yang menopang seluruh tugas dan pelayanan Kankemenag Kab. Barito Utara.
Dasar Hukum & Payung Peraturan
Pasal 29 UUD 1945
Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD Republik Indonesia 1945
Landasan konstitusional tertinggi: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya.
Perpres No. 12 Tahun 2023
Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama RI
Landasan hukum kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta struktur kedinasan organisasi Kementerian Agama di tingkat pusat maupun daerah.
PMA No. 19 Tahun 2019 jo. PMA No. 6/2022
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Regulasi rincian susunan organisasi, fungsi unit kerja, serta operasional Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
SK No. 46 Tahun 2026
SK Penetapan Maklumat & Jaminan Pelayanan Kankemenag Barito Utara
Keputusan Kepala Kantor Kemenag Barito Utara tentang penetapan Maklumat Pelayanan dan jaminan kompensasi sanksi pelayanan publik.
SK Jam Layanan 2026
SK Penetapan Jam Operasional Layanan Publik Kankemenag Barut
Keputusan Kepala Kantor tentang pengaturan jam operasional layanan publik Senin-Kamis 07.30-16.00 WIB & Jumat 07.30-16.30 WIB.
SK Kode Etik Pelayanan
SK Pedoman Kode Etik Pelaksana Pelayanan & Motto HAPAKAT
Keputusan Kepala Kantor tentang penetapan Kode Etik Aparatur dan Nilai Pelayanan HAPAKAT dalam melayani masyarakat.
SK Pedoman 5S
SK Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)
Keputusan Kepala Kantor tentang penetapan etika pelayanan 5S bagi seluruh pegawai Kankemenag Kabupaten Barito Utara.
UU No. 16 Tahun 2019
UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
Landasan hukum batas usia pernikahan (19 tahun bagi pria & wanita) serta syarat keabsahan ikatan perkawinan menurut hukum agama.
PMA No. 20 Tahun 2019
Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan di KUA
Ketentuan teknis tata cara pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, akad nikah, dan penerbitan Buku Nikah resmi oleh KUA.
UU No. 8 Tahun 2019
UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)
Payung hukum penyelenggaraan ibadah haji reguler, khusus, dan umrah, mencakup pendaftaran, porsi, perlindungan, dan pelayanan jemaah.
UU No. 20 Tahun 2003
UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Dasar hukum pengakuan dan penyetaraan pendidikan keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Pondok Pesantren, & Perguruan Tinggi Keagamaan).
UU No. 18 Tahun 2019
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pesantren
Landasan hukum independensi, pengakuan, penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren.
UU No. 23 Tahun 2011
Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat
Regulasi tata kelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS dan LAZ yang terakreditasi.
UU No. 41 Tahun 2004
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf
Dasar hukum pengamanan, penertiban Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta pendayagunaan tanah dan benda wakaf untuk kesejahteraan umat.
UU No. 33 Tahun 2014
UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
Landasan hukum kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
UU No. 25 Tahun 2009
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik
Payung hukum nasional yang menetapkan asas, standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta perlindungan masyarakat penerima layanan.
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum
Pusat Informasi Produk Hukum Keagamaan
Kunjungi portal JDIH Kementerian Agama untuk mencari naskah lengkap perundang-undangan, PMA, KMA, dan keputusan hukum keagamaan lainnya.